Salemba, Jakarta Pusat - Jakarta Perpustakaan Nasional melalui Biro Hukum dan Kerja Sama kembali melakukan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Registrasi dan Pelestarian Warisan Dokumenter sebagai Ingatan Dokumenter Nasional, kegitan ini berlangsung di ruang rapat pimpinan, jalan Salemba Raya No 28A, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Registrasi dan Pelestarian Warisan Dokumenter sebagai Ingatan Dokumenter Nasional dibuka dengan sambutan dari Ibu Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional dan dilanjutkan dengan mereview pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Registrasi dan Pelestarian Warisan Dokumenter sebagai Ingatan Dokumenter Nasional pada pertemuan sebelumnya dan kemudian dilakukan pembahasan terhadap beberapa hal yang perlu ditambahkan pada pembahasan sebelumnya dan serta pembahasan terhadap beberapa hal yang perlu diatur terkait hal hal seleksi, validasi dan penilaian, penetapan, pencatatan,pengalihan dan penghapusan, pemanfaatan, pelesatarian ingatan dokumenter nasional, dan peran serta masyarakat.

Pada rapat ini di hadiri oleh Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan, Direktur Diplomasi Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas Arsip Nasional, Direktur Layanan dan Pemanfaatan Arsip Nasional,  Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Perpustakaan Nasional, Dra. Ofy Sofiana, M. Hum., Dra. Sri Sumekar, M.Si. dan beberapa tamu undangan lainnya.

Adapun tujuan dari Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Registrasi dan Pelestarian Warisan Dokumenter sebagai Ingatan Dokumenter Nasional adalah untuk menjaring masukan, saran, atau hal hal yang perlu di atur dari Kementerian Lembaga (K/L) terkait terhadap Rancangan Peraturan Presiden yang sudah melalui beberapa tahap pembahasan dalam menyempurnakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Registrasi dan Pelestarian Warisan Dokumenter sebagai Ingatan Dokumenter Nasional.

Reporter      :  Tim Hukum Perpustakaan Nasional

Fotografer    :  Tim Hukum Perpustakaan Nasional