Struktur Organisasi

Struktur Organisasi


1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan TataKerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, Sektama merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional. Seketariat Utama bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumber daya di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan PERPUSNAS RI;

b. Pengkoordinasian perencanaan kebijakan teknis PERPUSNAS RI;

c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga PERPUSNAS RI;

d. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas PERPUSNAS RI;

e. Pengkoordinasian penyusunan laporan PERPUSNAS RI.


2. Struktur Organisasi

Biro Hukum dan Perencanaan sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Utama memgemban tugas di bidang hukum dan perencanaan, dalam rangka penyelenggaraan amanat Undang-Undang No.4 Tahun 1990 tentang Wajib Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, serta Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan untuk mewujudkan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca di Indonesia.

Perencanaan menjadi salah satu aspek yang penting dalam manajemen organisasi. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan berkualitas akan menghasilkan keluaran yang dapat memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan organisasi. Biro Hukum dan Perencanaan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar anggaran tepat sasaran. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional  meliputi pusat, UPT, dan dekonsentrasi dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Hukum dan Perencanaan dilandasi oleh suatu visi, misi, kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Biro Hukum dan Perencanaan adalah unit kerja pelaksana sebagian tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Utama. Biro Hukum dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, penelahaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum, melaksanakan koordinasi perencanaan, penelaahan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan penerbitan. Biro Hukum dan Perencanaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Perpustakaan Nasional RI.

Susunan organisasi Biro Hukum dan Perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perencanaan program Perpustakaan Nasional RI, evaluasi dan pelaporan. Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan anggaran;

c. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Bagian Perencanaan dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian yaitu Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Subbagian Pelaporan Program dan Anggaran.

2. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, urusan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pelaksanaan analisis peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana;

b. Pelaksanaan urusan Hubungan Masyarakat dan promosi;

c. Pelaksanaan urusan penerbitan dan percetakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian yaitu Subbagian Hukum dan Organisasi, Subbagian Hubungan Masyarakat serta Subbagian Penerbitan.