Tipe Dokumen |
Artikel Hukum |
Judul |
Arah Kebijakan Pemerintah Mengenai Illegal Unreported Unregulated (iuu) Fishing Di Indonesia |
Tempat Terbit |
Jakarta |
Tahun Terbit |
2020-01-14T10:37:02Z |
Penulis |
Ardhani, Hanuring Ayu |
Kontributor |
Fakultas Hukum Universitas Semarang |
Subjek |
Arah Kebijakan; Pemerintah;Illegal Fishing |
Penerbit |
Universitas Semarang |
Volume |
Vol 9, No 2 (2019): November |
Deskripsi |
Modus operandi pelaksanaan tindak pidana illegal unreported unregulated (iuu) fishing di indonesia: Pemalsuan dokumen ; Mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan ; Doubel flagging; Melakukan penangkapan ikan tanpa ijin ; Memodifikasi kapal; Menggunakan nahkoda dan ABK Asing ; Mendaftarkan pumboat asing sebagai kapal Indonesia dan memalsukan dokumen kependudukan ABK ; Mematikan transmitter kapal ; Transhipment illegal di laut ; Memalsukan laporan logbook ; Pelanggaran fishing ground ; Menggunakan alat tangkap terlarang ; Tidak tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan.Dampak negatif dari iuuf di indonesia antara lain rendahnya kontribusi perikanan tangkap ke PDB ; berkurangnya pendapatan ekspor nasional; mengurangi potensi pemanfaatan tempat pendaratan ikan nasional dan nilai tambah pelabuhan perikanan nasional,; kerusakan ekosistem. Hilangnya nilai dari kawasan pantai; berdampak negatif pada stock ikan dan ketersediaan ikan, suatu sumber protein penting pada beberapa negara-negara, termasuk Indonesia.; mengurangi potensi ketenagakerjaan nasional dalam sektor perikanan. |
Bahasa |
Bahasa Inggris |
Bidang Hukum |
Hukum Administrasi Negara |
Sumber |
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani); Vol 9, No 2 (2019): November; 183-194 |
Relasi |
https://interoperabilitas.perpusnas.go.id/record/iframe/386499 |