Tipe Dokumen	Artikel Hukum
Judul	Kontribusi Hukum Pidana Dalam Pengaturan Perbankan Shariah (studi Terhadap Kebijakan Legislatif Perbankan Syari’ah)
Tempat Terbit	Jakarta
Tahun Terbit	2019-09-13T13:10:49Z
Penulis	Kuswardani, K.
Kontributor	Muhammadiyah University Press
Subjek	penal law; islamic law
Penerbit	Muhammadiyah University Press
Volume	Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Deskripsi	Makalah ini mendeskripsikan kontribusi hukum pidana dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shariah. Tujuan UU itu adalah untuk menjamin, melindungi dan meyakinkan masyarakat khusunya nasabah Fungsi hukum pidana sebagai ultimum remidium, yi obat terakhir pada saat sanksi hukum yang lain (seperti sanksi hukum perdata, sanksi hukum administrasi) sudah tidak berdayaguna untuk menanggulanginya, sehingga menjadi hal yang penting dalam UU Perbankan Syariah. Kontribusi hukum pidana diformulasikan pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana, dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 66. Pengaturan itu difokuskan pada tindak pidana oleh direktur dan anggota, komisaris dan anggota dewan komisaris, pegawai bank, Pihak terafiliasi dan pemegang saham., Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai  vicarious liability, yang mana mereka mewakili /representasi dari perusahaan. Tidak ada perumusan sanksi pidana untuk nasabah di UU Perbankan Shariah, ini bukan suatu masalah, karena KUHP dapat diberlakukan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atau kejahatan.
Bahasa	Bahasa Inggris
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara
Sumber	Jurnal Jurisprudence; Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017; 47-58
Relasi	https://interoperabilitas.perpusnas.go.id/record/iframe/307560