LAPORAN KEGIATAN MENGIKUTI CAPACITY BULIDING FOR MANAGING SINGLE ONLINE PORTAL FOR REGULATYORY INFORMATION Hotel Harper, Yogyakarta 15 s.d 16 Oktober 2018

Diposting oleh   superikbal

Meningkatkan penataan dokumentasi dan informasi hukum dalam sebuah single portal yang terintegrasi sebagaimana Amanah Perppres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional, BPHN bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang di dukung oleh Asia Pacifik Economi Coorporation (APEC) menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas terkait dengan Pengelolaan Single Portal Peraturan Perundang-undangan yang terintegrasi. 

Kegiatan Capacity Building for Managing Single Online Portal for Regulatory Information Tahun 2018” sebagai berikut : 

1. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum

c. Kerja sama Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas terkait Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

2. Maksud dan Tujuan

Penyelenggaraan Capacity Building dimaksudkan untuk melakukan penataan dokumentasi dan informasi hukum dalam sebuah Single Portal yang terintegrasi serta melakukan pengintegrasian data ke dalam data base nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, sehingga memberikan pemahaman arti pentingnya peranan JDIH di masing-masing anggota, serta bagaimana JDIH dikelola dengan baik, sesuai dengan teknis pendokumentasian hukum yang telah ditetapkan, guna mendayagunakan bersama peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah serta Dokumentasi hukum lainnya, dalam mewujudkan suatu layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, cepat dan mudah diakses  sebagaimana harapan kita semua. 

3. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan kemudahan dan kecepatan akses informasi hukum yang lengkap dan akurat”

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Capacity Building for Managing Single Online Portal for Regulatory Information Tahun 2018” dilaksanakan  dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Oktober  2018 bertempat di Hotel Harper Mangkubumi, Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 202  (dua ratus dua) orang   yang berasal dari 85 instansi kementerian dan lembaga  yang terdiri dari:

1. 29 instansi perwakilan kementerian

2. 51 instansi  perwakilan  lembaga pemerintah non kementerian

3. 5 unit eselon 1 Perwakilan internal kementerian hukum dan ham 


6. Istilah istilah yang di gunakan  dalam JDIHN :

• Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;

• Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan;

• Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum, rancangan peraturan perundang-undangan;

• Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

7. Tujuan JDIH :

• Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;

• Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

• Mengembangkan kerja sama yang efektif antar Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;

• Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

8. Kewajiban Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN

• Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran

9. Anggaran

• Anggaran kegiatan JDIHN dibebankan pada instansi masing-masing melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Diskusi Kelompok 

Diskusi Kelompok terbagi atas 3 kelompok Instansi :

a. Kelompok Instansi yang sudah Memiliki JDIH dan sudah Intergrasi JDIHN

- Inovasi :

• Kementerian Keuangan sudah melakukan pengembangan JDIH berbasis e copore service, yaitu pengelolaan peraturan yang dilakukan bersama-sama dengan anggota JDIH dilingkungan Kemekeu

• BNP2TKI sedang melakukan prosesfitur konten abstraksi peraturan perundangan-undangan

• Bappenas melakukan pengembangan JDIH dengan mengembangakan aplikasi Sistem MoU, Sistem penelusuran RUU, sistem evaluasi Peraturan Perundang-undangan 

- Kendala :

• Penyeragaman pengelolaan peraturan sesuai dengan pedoman pengelolaan dokumentasi hukum yang ditetapkan BPHN

• Kurangnya SDM, sarana prasarana dan Anggaran yang terbatas dalam pengelolaan JDIH

 

b. Kelompok Instansi yang sudah Memiliki JDIH dan belum Intergrasi dengan JDIHN

- Kondisi : 

• Rata-rata KL sudah memliki JDIH, namun masih perlu perbaikan dan penyempurnaan terutama meta data yang sesuai dengan standar teknik JDIHN

• JDIH Perpustakaan dapat dilihat di http://jdih.perpusnas.go.id

• Saat ini website jdih http://jdih.perpusnas.go.id masih dalam penyempurnaan 

• Sebagai peraturan perundang-undangan bidang Perpusnas sudah masuk dalam website JDIH,  juga membangun aplikasi penyusunan peraturan perundang-undangan 

• Menyesuaikan kembali metadata yang diminta JDIHN Pusat 

- Kendala : 

• Belum adanya tenaga jabatan fungsional pustakawan yang membantu menyiapkan konten (menyusun katalog) JDIH DPD RI 

• Masih adanya kendala dalam koordinasi pengumpulan data di beberapa bidang 

• Belum ada alat-alat pendukung yang memadai diantaranya (scanner roller)  

• Masih kekurangan operator khusus pengoperasian JDIH 

• Perpusnas belum terintegrasi dengan JDIHN disebabkan masih perlu perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan standar-standar teknis JDIHN

-

c. Kelompok Instansi yang belum memiliki JDIH dan belum Intergrasi dengan JDIHN

- Kondisi : Meskipun sudah mengetahui JDIH namun belum menjadi prioritas di lembaganya, juga belum ada dukungan anggaran, SDM dan sarana prasarananya, dan lebih banyak instansi yang memasukan informasi hukum masuk dalam web induk instansinya.

- Kondisi Dokumen Hukum : Sudah ada diklasifiklasikan untuk di akses publik tetapi belum sesuai dengan metadata yang diharapkan JDIHN, belum mengikutui standar yang ditetapkan JDIH pusat.

- Percepatan : Dukungan pimpinan kantor dibutuhkan, koordinasi Bagian IT untuk imfrastruktur IT

- Saran : Perlu dukungan BPHN sosialisasi dan pendampingan di berbagai instansi pemerintah. 

 

Demikian laporan singkat mengikuti kegiatan mengikuti  Capacity Buliding For Managing Single Online Portal For Regulatyory Information, semoga dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan terkait dengan pengelolaan JDIH Perpustakaan Nasional.

 

Jakarta, 17 Oktober 2018

Kepala Subag Hukum dan Organisasi

Perpustakaan Nasional

Budi Kusumawardani, SH, M.Hum

Berita Terkait